Dalampaparannya, Bambang Sumaryo mewakili Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyampaikan kerja dan dukungan AESI untuk percepatan pengembangan energi surya di Indonesia, salah satunya melalui deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) pada tahun 2017 lalu. Menurutnya, regulasi dan kebijakan saat untuk perlu lebih merangkul › Ekonomi›Perizinan Berbelit Pemasangan ... Percepatan transisi energi membutuhkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menarik investasi dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. ALIF ICHWANPemerintah mendorong dunia industri dan pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan atap bangunan dan gedung yang mereka miliki dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS di KOMPAS — Asosiasi Energi Surya Indonesia menerima 14 pengaduan terkait pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap pada periode November-Desember 2021. Pengaduan yang didominasi oleh pelaku industri tersebut mempersoalkan tentang perizinan yang butuh waktu lama dan sejumlah persyaratan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI Fabby Tumiwa, kendati sudah ada komitmen kepala daerah mendukung program transisi energi, tetapi masih ditemukan di tingkat bawah dinas yang mempersulit pelaksanaan program. Aduan terkait pemasangan PLTS atap yang diterima AESI didominasi oleh pelaku industri yang ada di Jawa Barat. “Setelah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara Persero, kami menanyakan apakah bakal muncul persyaratan tambahan dan saat itu PLN menjawab tidak mungkin ada syarat tambahan. Kenyataannya tidak demikian,” ujar Fabby dalam telekonferensi pers, Selasa 15/2/2022.Baca juga Tersedia Insentif bagi Calon Pelanggan PLTS AtapPemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Di dalamnya memuat perluasan lingkup ke pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik IUPTL selain PLN. Terobosan lain dalam aturan ini adalah perbaikan tarif ekspor-impor menjadi setara, perpanjangan reset periode hingga enam bulan, pemendekan proses aplikasi bagi pelanggan, serta pembentukan pusat pengaduan.“Dari 14 aduan yang diterima AESI, ada perusahaan yang ingin memasang PLTS atap dengan kapasitas 4-5 megawatt. Perizinan pemasangan tetap sulit, bahkan sebelum proses pemasangan dilakukan. Tidak sedikit pelaku industri yang mengadu ke asosiasi mengaku mengalami penolakan tanpa basis regulasi yang jelas,” ucap berharap, dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 26/2021 semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun PLN mematuhi peraturan tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan PLTS atap semakin berkembang. Masyarakat, seperti kelompok rumah tangga, dan pelaku industri, dapat ikut ambil bagian dengan memasang kapasitas PLTS atap yang lebih Strategy General Manager Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia MMKI Diantoro Dendi, mengatakan, pihaknya telah merencanakan membangun PLTS atap untuk seluruh gedung operasional mereka dengan kapasitas 10,6 megawatt peak MWp sejak awal 2021. MMKI telah mengurus izin sejak April 2021 diharapkan pada Maret 2022 sudah bisa mengoperasikan PLTS atap. Sayangnya, target itu juga Pengembangan Energi Terbarukan Masih Terkendala Pandemi“Pada 26 Januari 2022, pihak PLN memberikan informasi bahwa hanya 10 persen dari total kapasitas PLTS atap yang diajukan MMKI yang bisa disetujui. Hingga sekarang, kami masih terus berdiskusi dengan PLN agar mereka bersedia memberikan gambaran rencana implementasi PLTS atap sehingga kapasitas yang diinginkan MMKI bisa terwujud,” kata KEWA AMASebanyak modul surya PLTS terpasang di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat 15/10/2021.Iklim investasiStaf Khusus Menteri Investasi M Pradana Indraputra, yang hadir di acara tersebut, menambahkan, sesuai Indeks Daya Tarik Negara Energi Terbarukan RECAI yang dirilis Ernst & Young, Indonesia berada di urutan ke-39 dari 40 negara. Ini berarti Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk tempat investasi di bidang energi terbarukan.“Dari situasi tersebut, Kementerian Investasi menitikberatkan investasi yang berhubungan dengan transisi energi, seperti investasi untuk kebutuhan industri mobil listrik beserta baterainya. Beberapa regulasi terkait insentif energi terbarukan yang sudah diputuskan Kementerian Keuangan, pelaksanaannya ada di Kementerian Investasi,” ucap juga PLTS Terapung Cirata, Masa Depan Energi Hijau di IndonesiaAsosiasiEnergi Surya Indonesia - Indonesian Solar Energy Association Website Manufaktur Semikonduktor Energi Terbarukan Ukuran perusahaan 201-500 karyawan Kantor
DennyErixon Gultom AESI - Asosiasi Energi Surya Indonesia Abstract Banyak faktor yang mempengaruhi optimalisi daya keluaran panel surya, diantaranya faktor arah dan sudut kemiringan panel surya serta tingkat kebersihannya. Faktor ini dapat mengurangi daya keluaran panel surya yang tentunya akan mengakibatkan perlambatan pengembalian investasi
Jalan Mas Mansyur No. 12A Karet Tengsin - Jakarta Pusat 10220
Perbesar Anthony Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia. ADVERTISEMENT. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengguna Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap mengalami kenaikan hingga sepuluh kali lipat. Mengutip data Kementrian ESDM, bila pada Maret 2018 hanya ada 351 pengguna PLTS Atap, maka pada Maret 2021 menjadi 3472
Institute for Essential Services Reform IESR memberikan dukungan dalam Musyarawah Nasional Munas Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Jakarta. Munas AESI ini bertema “Konsolidasi Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk Mendukung Pencapaian Target Kebijakan Energi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Energi Berkeadilan Hingga Pelosok Negeriâ€. Dalam acara ini juga dilakukan peluncuran portal “Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap“ dan pameran INDOSOLAR 2018. AESI diresmikan pendiriannya pada 15 Desember 2016. Sejarah pendirian AESI diawali pada saat Luluk Sumiarso menerima undangan dari Asosiasi Energi Surya di Jerman untuk berbicara mengenai berbagai sumber energi dan berdialog di sebuah konferensi. Sebelum datang ke Jerman, Luluk Sumiarso bertemu dengan beberapa pegiat energi terbarukan lain dan menginisiasi berdirinya Indonesia Solar Association ISA. IESR mendukung deklarasi AESI secara resmi dan juga berperan aktif dalam menfasilitasi beragam diskusi AESI dengan fokus pada pengembangan energi surya di Indonesia. Dari beberapa diskusi yang diselenggarakan tersebut, kemudian disepakati adanya kolaborasi beragam pemangku kepentingan untuk mencapat target gigawatt pertama energi surya di Indonesia dengan pemanfaatan listrik surya atap. Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap GNSSA ini dideklarasikan secara resmi dalam acara IndoEBTKEConnex tahun 2017 lalu. Rida Mulyana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyampaikan pemerintah sangat mengapresiasi AESI dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Rida menyampaikan adanya beberapa kendala untuk pengembangan energi surya, misalnya teknologi baterai, sifat yang intermitent dan tergantung cuaca, serta ketersediaan lahan. Harus dipikirkan mengenai solusi untuk mengatasi tantangan ini, tentunya kerjasama dengan berbagai pihak, melihat permasalahan secara holistik dan tidak saling menyalahkan. Rida juga menyoroti ragam pemangku kepentingan di AESI yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif untuk mewujudkan cita-cita bersama. Selanjutnya Arthur Panggabean sebagai konsultan GNSSA memberikan pemaparan mengenai portal GNSSA yang dapat diakses secara publik. Portal ini dirancang sebagai portal informasi mengenai pengetahuan, pertanyaan dan jawaban, juga forum untuk pelaku bisnis dan konsumen listrik surya atap untuk berjejaring. Setelah pembukaan Munas AESI, dilakukan diskusi panel dengan tema “Towards the First Gigawatt Solar Energy in Indonesia†dengan moderator Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa. Duduk sebagai panelis adalah Harris, Direktur Aneka Energi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Zakiyudin, Direktur Mesin dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Dewanto, Deputi Manager Alternatif PT PLN, dan Ahmad Masyuri, Head of Engineering PT Sampoerna. Fabby Tumiwa menerangkan bahwa GNSSA dirancang dan dideklarasikan untuk berkontribusi terhadap target kebijakan energi nasional, yaitu 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Dari target tersebut,  6,5 GW disumbang oleh listrik tenaga surya. Pembahasan tentang bagaimana rencana GNSSA ke depan terbilang penting, karena target GNSSA yaitu tercapainya 1 GW listrik surya atap dapat memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap industri dan terhadap perkembangan pasar energi surya di Indonesia. Harris menyampaikan bahwa tren kebijakan pengembangan EBT berubah sangat cepat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya sinergi internal eksternal, termasuk kolaborasi dalam Energi terbarukan, terutama energi yang dibangkitkan dari energi surya juga dianggap sangat mampu menyikapi perubahan dengan inovasi-inovasinya, sehingga mampu mengurangi biaya investasi dan harga. Kesiapan industri Indonesia terkait pasar dan manufaktur komponen listrik tenaga surya ditanggapi oleh Zakiyudin. Peningkatan daya saing industri pendukung proyek ketenagalistrikan telah diatur oleh Kementerian Perindustrian, seperti pemberian fasilitas BMDTP Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk impor bahan baku industri pendukung proyek ketenagalistrikan. Pemerintah juga memberikan tax holiday untuk investasi baru  industri permesinan pendukung proyek ketenagalistrikan, dan mengajukan usulan pemberian fasilitas tax allowance. Dewanto sebagai perwakilan PT PLN menjelaskan bahwa PLN tidak menghalangi keberadaan PV rooftop. Secara kebijakan, sudah ada keputusan direksi tentang aturan penyambungan energi baru terbarukan, termasuk pemasangan instalasi listrik surya atap untuk pelanggan dan integrasi ke jaringan PLN. Saat ini PLN sedang berada dalam kondisi yang sulit, dikarenakan adanya penurunan penjualan, di samping berlebihnya pasokan di Jawa Bali karena turunnya permintaan dan banyaknya industri yang masih menggunakan pembangkit listrik sendiri. Pengalaman pelaku sektor industri dalam menggunakan energi terbarukan disampaikan oleh Ahmad Masyuri dari PT HM Sampoerna. Saat ini Sampoerna memiliki dua fasilitas di Sukorejo Jawa Timur dan Karawang yang membangkitkan listrik dari tenaga Sampoerna memiliki komitmen intenasional untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan energi, yang dilakukan dengan penggunaan listrik surya atap, penggantian lampu dengan lampu LED, dan efisiensi proses produksi. Munas AESI ke-1 ini kemudian dilanjutkan dengan musyawarah anggota AESI yang menetapkan Ketua Dewan Pengurus, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Pakar. Untuk tahun 2018 – 2021, terpilih Ketua Dewan Pengurus Dr. Andhika Prastawa, Ketua Dewan Pembina Luluk Sumiarso, dan Ketua Dewan Pakar Nur Pamudji.
pemanfaatanenergi baru terbarukan, khususnya energi surya, energi angin, energi gasifikasi batubara, dan energi hidro, diperlukan adanya . 2 Pahlawan Sagala Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia Anggota 22. Faisal Rahardian Jejaring Mikrohidro Indonesia Anggota 23. Sentanu Hindrakusuma Asosiasi Hidro Bandung Anggota
TheAsosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) is an Indonesian non-profit organization founded in 2016 which engaged in the field of solar energy in Indonesia. AESI will work to accelerate the use of solar energy in Indonesia and bring Indonesia to the #GigawattClub solar energy. One of AESI's strategic programs is to strengthen the #PLTSAtap
JAKARTA- Harga pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap konon semakin murah. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa menyebut harga PLTS atap untuk skala kecil atau rumahan sudah cukup turun dibandingkan 3 tahun lalu. "Harganya 15-20 persen lebih rendah daripada 3-4 tahun lalu," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (12/11/2021).
